BUKITTINGGI | Di tengah derasnya narasi pembangunan nasional dan reformasi kelembagaan, suara dari kalangan akademisi kembali mengingatkan pentingnya realita di lapangan. Dosen Universitas Islam Negeri Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi, Heru Pramana Putra, S.IP., M.IP., menyampaikan pandangan lugas terkait program Asta Cita yang digagas Presiden Prabowo Subianto, serta reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang dinilai masih memerlukan pembuktian nyata.
Menurut Heru, Asta Cita pada dasarnya merupakan arah kebijakan yang memiliki tujuan besar dan strategis, namun tantangan utama justru terletak pada bagaimana program tersebut diterjemahkan dalam kerja nyata yang konsisten dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ia menilai, tidak sedikit program yang terlihat kuat di atas kertas, tetapi menghadapi kendala ketika diimplementasikan di lapangan.
“Sering kali persoalannya bukan pada konsep, tetapi pada pelaksanaan. Di situ biasanya muncul hambatan, mulai dari birokrasi, koordinasi, hingga pengawasan yang kurang maksimal,” ujarnya dengan nada tenang namun tegas.
Ia menambahkan, tanpa keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan masyarakat, program sebesar Asta Cita berpotensi berjalan tidak optimal. Menurutnya, sinergi yang dibutuhkan bukan hanya formalitas, tetapi harus disertai dengan sikap kritis dan pengawasan yang berkelanjutan.
Heru menekankan bahwa peran akademisi tidak boleh berhenti pada dukungan normatif. Ia menyebut, kampus memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan kajian yang jujur, objektif, dan berbasis data sebagai bahan evaluasi kebijakan.
“Kalau hanya sekadar mendukung, itu tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk menyampaikan apa yang benar-benar terjadi di lapangan, sehingga kebijakan bisa diperbaiki,” katanya.
Selain Asta Cita, Heru juga menyoroti reformasi Polri yang menurutnya masih menjadi pekerjaan panjang. Ia menilai, reformasi tidak bisa hanya diukur dari kebijakan atau pernyataan resmi, tetapi harus terlihat dari sikap, perilaku, dan kualitas pelayanan aparat kepada masyarakat.
Dalam pandangannya, masyarakat saat ini semakin cermat dan kritis dalam menilai institusi negara. Oleh karena itu, perubahan di tubuh Polri harus benar-benar bisa dirasakan secara langsung oleh publik, bukan hanya menjadi wacana yang berulang.
“Ukuran paling sederhana adalah pengalaman masyarakat. Apakah mereka merasa dilayani dengan baik, diperlakukan adil, dan mendapatkan rasa aman,” ujarnya.
Heru juga menyinggung pentingnya transparansi dalam setiap proses di tubuh Polri. Ia menilai, keterbukaan informasi menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik yang selama ini kerap naik turun.
Menurutnya, tanpa transparansi, akan sulit bagi masyarakat untuk memahami maupun percaya terhadap setiap langkah yang diambil oleh institusi penegak hukum tersebut.
Di sisi lain, ia tidak menutup mata terhadap kompleksitas tantangan yang dihadapi Polri saat ini. Perkembangan teknologi, dinamika sosial, hingga pola kejahatan yang semakin beragam menjadi tantangan yang menuntut kesiapan dan kemampuan yang lebih tinggi.
Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dinilai menjadi kebutuhan mendesak. Pendidikan, pelatihan, dan pembinaan internal harus berjalan seiring dengan tuntutan perubahan zaman agar reformasi tidak berhenti di tengah jalan.
Sebagai akademisi, Heru kembali menegaskan bahwa kontribusi dunia kampus harus lebih konkret. Ia mendorong agar hasil penelitian tidak hanya menjadi arsip ilmiah, tetapi benar-benar digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Penelitian harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kalau tidak, maka jarak antara kampus dan realita akan semakin jauh,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Heru berharap agar Asta Cita dan reformasi Polri dapat berjalan lebih terbuka terhadap kritik, rutin dievaluasi, dan berfokus pada hasil nyata. Menurutnya, masyarakat tidak membutuhkan narasi besar, melainkan perubahan yang bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
“Pada akhirnya, yang dinilai bukan seberapa bagus rencana yang dibuat, tetapi seberapa nyata dampaknya bagi masyarakat,” tutupnya. (*)
0 Komentar